Makassar, mtrinews.id – Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra membuka resmi kegiatan Rapat Kordinasi Khusus (Rakorsus) yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, di Hotel The Stones, Kamis (22/02/2024).
Rakorsus pendapatan daerah itu dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, di Hotel The Stones, Bali, Kamis.
“Rakorsus Bapenda tahun ini mengusung tema ‘Digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peningkatan PAD’ diharapkan mampu meningkatkan sumber pendapatan untuk daerah,” ujarnya.
Firman mengatakan pada 5 Januari Tahun 2024 merupakan awal dari pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Makassar.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana Pemerintah Kota Makassar telah mengundangkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
“Perubahan regulasi ini ditekankan kepada OPD pengelola PAD dapat melakukan perubahan dan agar segera disesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum,” katanya.
Firman menerangkan, PAD menjadi satu kesatuan dalam pembiayaan belanja daerah yang telah masuk dalam Program pada APBD Kota Makassar.
Seluruh OPD, BUMD diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan melakukan intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga target Penerimaan PAD dapat tercapai.
“Kita semua patut bersyukur PAD Tahun 2023 kemarin telah mencapai Rp1,5 triliun dan capaian ini memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah Pemerintah Kota Makassar. Keberhasilan didorong oleh inovasi OPD termasuk Bapenda sebagai pengelola pajak daerah melalui aplikasi Pakinta,” ucap dia
Dalam rakorsus itu, Firman menekankan untuk terus membangun sinergitas dan kolaborasi OPD dan BUMD agar dapat menggali potensi untuk optimalisasi menuju PAD Rp2 triliun tahun 2024.
Ia pun menilai PAD sama pentingnya dengan belanja anggaran yang perlu perencanaan serta dievaluasi progresnya setiap saat.
“Semoga dengan menghadirkan beberapa pemateri dari berbagai sektor terkait pengelolaan PAD dapat memicu dan memacu para OPD dan BUMD untuk saling bahu membahu menuju PAD Rp2 triliun,” harap Firman.
