Bappeda Gelar Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program APBD dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Makassar melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I Tahun Anggaran 2024 di Aula Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar (19/4/2024).

Makassar, mtrinews.id – Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Makassar melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I Tahun Anggaran 2024 di Aula Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar (19/4/2024).

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan setiap Triwulan untuk membahas program atau kegiatan APBD Kota Makassar dan realisasi pendapatan dari setiap SKPD di Kota Makassar.

Bacaan Lainnya

“Rapat ini merupakan rapat penerimaan raport, melihat sejauh mana capaian kinerja, sehingga dapat dilakukan akselerasi percepatan di dua bulan terakhir,” tutur Kepala Bappeda Makassar Andi Zulkifly,

Dari pemaparan capaian kinerja yang dilaporkan realisasi belanja daerah untuk kategori tinggi atau telah berada di atas 60 persen yakni, Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Kesra, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendidikan, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Perikanan dan Pertanian, serta Kecamatan Rappocini.

Sedangkan yang masih berada pada kategori rendah atau di bawah 40 persen, diantaranya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Dinas Penataan Ruang, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Bagian Perekonomian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketahanan Pangan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kepala Bappeda Kota Makassar, Andi Zulkifly,menyampaikan terkait upaya percepatan pencapaian visi misi Kota Makassar, pada Tahun 2024 akan dilakukan pemangkasan anggaran, agar lebih rasional dan efektif. Salah satunya dengan meniadakan konsumsi makan siang dalam kegiatan rapat.

Selain itu, Andi Zulkifly juga menyampaikan terkait Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan diberikan tepat waktu kepada SKPD yang masuk dalam kategori tinggi dan sedang sebagai penghargaan.

“Akan lapor ke Wali Kota Makassar, bagaimana skemanya, agar tidak terjadi perlambatan. Tentunya kita menunggu DPA dari provinsi untuk segera ditindaklanjuti, karena itu seluruh kepala SKPD tidak disarankan meninggalkan Kota Makassar, kecuali itu sangat mendesak,” tuturnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *